Krisis Listrik Sumut, Pemerintah Ingin Ambil Otorita Asahan

JAKARTA : Pemerintah tampaknya tidak mau mundur dari rencananya untuk mengambil alih Otorita Asahan yang sudah puluhan tahun beroperasi. Salah satu alasan pemerintah ingin mengambil Asahan adalah adanya krisis listrik di Sumatera Utara.

Demikian disampaikan Menperin Fahmi Idris di sela-sela pelantikan Ketua Otoritas Asahan yang baru Effendi Sirait di Gedung Depperin, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (19/6/2008). Effendi menggantikan Saut MP Hutauruk. "Memang sekarang ini ada wacana dari pemerintah untuk mengambil alih Otorita Asahan, salah satunya terkait dengan masalah krisis listrik di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya," ujarnya.

Fahmi beberapa waktu lalu mengungkapkan data-data yang ada di Departemen Perindustrian menunjukkan, Otorita Asahan kurang memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Sumatera Utara. Otorita Asahan terus merugi. Fahmi meminta pergantian Ketua Otorita bisa meningkatkan kinerja otorita-otorita di Indonesia termasuk otorita asahan.

Dia juga mengharapkan dengan adanya ketua otorita ynag baru ini bisa lebih mendengar aspirasi terkait kritikan masyarakat mengenai konservasi lingkungan di wilayah otorita. Selain mengangkat Effendi Sirait, pemerintah juga melantik Wakil Ketua Otorita yang baru Hendry B. Lumban Toruan dan Sekretaris Otorita Rustam Effendy Nainggolan. Pengangkatan Ketua Otorita Asahan diatur dengan Keppres No 46/M/2008 tertanggal 16 Mei 2008.

Tiga Alasan Pemerintah Ambil Alih OS

Ada tiga alasan yang menyebabkan pemerintah ingin mengambilalih Otorita Asahan (OS). Ketiga alasaan itu adalah proyek yang terus merugi, krisis listrik dan perjanjian kontrak yang dinilai merugikan Indonesia. Tapi yang menjadi faktor utama adalah pemanfaatan pembangkit listrik di otorita Asahan untuk menyuplai krisis listrik untuk wilayah sekitar Sumatera Utara dan Medan.

"Hampir perjalanan 30 tahun, suatu saat di kantor wapres dilakukan evaluasi perkembangan proyek ini ternyata selama ini merugi. Sehingga pemerintah beranggapan proyek ini tidak optimal. Sementara proyek ini punya 2 pembangkit listrik yaitu 600 MW dan 500 MW," ujar Menteri Perindustrian Fahmi Idris .

Dikatakan Fahmi, bahwa pemerintah berencana untuk memanfaatkan dua power plant tersebut untuk kepentingan kebutuhan listrik bagi industri dan masyarakat di wilayah Sumatra Utara. "Sudah dibentuk tim yang berunding di Jepang dan Indonesia, dari pihak Jepang merupakan konsorsium dari perusahaan, pemerintah Jepang nampak sulit memutuskan kesimpulan dari usulan pemerintah ini yang kemudian belum selesai," tambahnya.

Ia mengharapkan dengan ketua Otorita Asahan yang baru perundingan ini bisa dilanjutkan kembali, khususnya mengenai perjanjian dengan Jepang hingga akhir proyek pada tahun 2013. "Kita harus membayar sejumlah dana yang dianggap dana kredit itu yang dianggap memberatkan lagi," ucap Fahmi.

Ia kembali menegaskan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan pemerintah mengangkat wacana pengambilalihan, Pertama proyek ini selama ini merugi, walaupun beberapa tahun terakhir pemerintah melihat adanya keuntungan dari proyek ini. "Baru pada saat kita menentukan akan merobah posisi kemudian tiba-tiba dibuku perusahaan
menguntungkan, tiba-tiba untung inikan aneh," seru Fahmi.

Kedua, terkait krisis listrik di Sumatra Utara, pembangkit listrik di Asahan sangat diperlukan bagi masyarakat dan industri di wilayah tersebut dan yang terakhir adalah master agreement dari proyek Asahan yang dinilai tidak menguntungkan Indonesia. (detikcom)

MK Tolak Gugatan PPD Tobasa

BALIGE : Makhkamah Konstitusi RI melalui amar putusannya Nomor : 73/PHPU.C-VII/2009 tertanggal 17 Juni 2009 menyatakan secara tegas menolak gugatan yang dilakukan Partai Persatuan Daerah (PPD) Kab.Toba Samosir untuk hasil pemilu pada daerah pemilihan I meliputi Kec.Balige, Kec.Laguboti dan Kec.Tampahan.

Secara lengkap bunyi putusannya ,sebagai berikut : menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara pada beberapa partai politik peserta Pemilu pada 14 TPS di Kecamatan Balige dan dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Tobasa.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyertakan bukti surat berupa Laporan Penyimpangan Rekapitulasi PPK di Toba Samosir (bukti P-1a), Foto Ketua PPK di Kecamatan Balige (bukti P-1b) pada proses Pemilu, Pernyataan Keberatan dari Pemohon (bukti P-2a), Surat Keberatan dari partai politik lain (bukti P-2b), Laporan Pengaduan (bukti P-3a), dan Penerimaan Pengaduan (P-3b); Bahwa jumlah pemilih yang sah adalah sebanyak 30.221 orang, namun

ternyata kotak suara kosong, sehingga suara-suara tersebut tidak terhitung dalam rekapitulasi.

Bahwa perolehan suara Pemohon versi KPU Kabupaten Tobasa di Dapil I sejumlah 802 suara.. Bahwa sebaliknya Turut Termohon VII membantah dalil-dalil Pemohon dengan alasan Pemohon sama sekali tidak memiliki saksi-saksi di 14 TPS Kecamatan Balige. Lagi pula Partai Persatuan Daerah tidak mengeluarkan surat mandat kepada saksi-saksi untuk ditempatkan di TPS.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang sah menurut hukum sehingga klaim adanya penggelembungan suara di 14 TPS sejumlah 1.690 suara adalah tidak terbukti.

Bahwa terdapat perbedaan versi suara antara Pemohon dan Termohon. Menurut versi Turut Termohon VII sejumlah 802 suara sedangkan menurut versi Pemohon sejumlah 1.690 suara. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak didukung dengan alat bukti surat yang sah, melainkan hanya didasarkan pada rekapitulasi suara yang dibuat sendiri oleh Pemohon, maka Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

Bunga Anggrek Toba Capai Harga Rp. 1 M Per Tangkai

SIANTAR :Bunga anggrek species asal Tobasa seharga lebih kurang Rp1 miliar per – tangkai (pokok) banyak diincar para kolektor untuk dijual ke luar negeri. Perlu dilakukan ekspedisi dan dibudidayakan mendongkrak pertumbuhan ekonomi rakyat.
Ketua Perkumpulan Pencinta Anggrek Toba dr Ria Telambanua pada acara Pameran dan bursa Tanaman Hias dan Obat Fakultas Pertanian USI Expo 2009, Senin (15/6) menyebutkan, ekspedisi yang dilaksanakan baru – baru ini telah menemukan140 jenis bunga anggrek species dinilai langka di kawasan hutan Tobasa.
Perkumpulan pecinta anggrek Toba dikatakan sedang melakukan penelitian tanaman. Namun, di antara 140 jenis tanaman anggrek tersebut masih ada yang belum diberinama. Kemudian diketahui, tanaman ini banyak diincar para kolektor dibawa ke luar negeri, diperjualbelikan dengan harga mencapai Rp1 miliar per – tangkai.
“Anggrek Toba sudah terkenal di luar negeri tetapi di daerah sendiri kurang mendapat perhatian. Karenanya, para mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi perlu turut berperan melakukan ekspedisi potensi alam khususnya tanaman anggrek,” katanya.
Tanaman anggrek species dikatakan banyak berada di dalam hutan terutama di kawasan pinggiran Danau Toba termasuk di daerah Kabupaten Simalungun.Budi daya tanaman anggrek diyakini mempunyai prospek cerah, menambah lapangan kerja meningkatkan pendapatan sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi rakyat.
Sedangkan secara regional, di kawasan hutan Sumut dikatakan terdapat 2.000 jenis tanaman anggrek species hutan. Dan, perkumpulan pecinta anggrek yang sudah memberikan perhatian khusus anggrek yaitu daerah Humbahas, Nias dan Toba.Pameran dan Bursa Tanaman Hias dan Obat tersebut dibuka Wakil Bupati Simalungun Pardamean Siregar SP. Sementara, Rektor USI Ulung Napitu menyebutkan, kegiatan pameran direncanakan dilaksanakan selama lebih kurang 30 hari.(sib)

Bantuan Kapal Ferry Tambah Akses Samosir Bagian Utara Dan Selatan

SAMOSIR: Masyarakat Kab.Samosir patut bersyukur, pasalnya dalam waktu dekat bantuan dua unit Kapal Ferry akan dioperasikan melayani akses Samosir bagian utara ( Simanindo - Tigaras Kab.Simalungun) dan Samosir bagian selatan (Nainggolan - Muara Kab. Tapanuli Utara). Selama ini hanya ada 2 akses ke Samosir, yakni jalur melalui darat, Samosir bagian barat ( Pangururan – Tele) dan jalur danau, Samosir bagian timur ( Tomok – Ajibata Kabupaten Tobasa).
Kabag Humas Pemkab Samosir Tumpal Malau kepada wartawan dikantornya ,Selasa( 16/6) mengatakan dengan hadirnya dua unit kapal penyeberangan yang sekaligus membuka dua jalur tersebut semakin menambah pilihan masyarakat pergi ke Samosir, disamping jalur lainnya yang sebelumnya sudah ada, hanya saja masih sebatas penyeberangan orang dan kenderaan roda dua. Diharapkan dengan bertambahnya jalur penyeberangan tersebut, diikuti pula meningkatnya minat kunjungan wisata seiring dengan peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Samosir yang memiliki visi Menjadi Kabupaten Pariwisata Tahun 2010 Yang Indah, Damai dan Berbudaya Dengan Agribisnis Yang Ramah Lingkungan Menuju Masyarakat Yang Lebih Sejahtera.
Saat ini satu unit kapal yang diberi nama KMP. SUMUT I dengan registrasi GT 206 No. 1228/PPa, sudah turun galangan dan masih sandar di Perairan Lumban Silintong Balige Kab. Tobasa menunggu launching pada tanggal 20 Juni 2009 bertepatan pada penutupan Festifal Internasional Pemuda dan Olah Raga Bahari (FIPOB) IV 2009 yang dipusatkan di Open Stage Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo. Rencananya kapal tersebut akan melayani rute Simanindo (Kab. Samosir) - Tigaras (Kab. Simalungun). Sementara satu lagi sedang dalam perakitan dilokasi yang sama sambil menunggu pembangunan dermaga yang saat ini sedang dibangun dan rencananya melayani rute Nainggolan (Kab. Samosir) – Muara (Kab. Tapanuli Utara).
Untuk memperlancar arus lalu lintas dari dan menuju Dermaga Simanindo, saat ini Pemerintah Kabupaten Samosir sedang melaksanakan peningkatan jalan ke dermaga tersebut, memperluas dan membangun saluran. Hanya saja peningkatan jalan tersebut sedikit terganjal karena pemilik lahan tinggal diperantauan dan saat ini sedang dalam proses penyerahan. Sementara pemilik lahan lainnya secara iklas telah merelakan tanahnya, hanya pemilik lahan yang kebetulan persis di persimpangan jalan protokol Ring Road Samosir menuju dermaga.
Pembebasan terganjal karena pemilik tanah tinggal diperantauan
Menurut penuturan masyarakat setempat, pemilik lahan saat ini tinggal diperantauan sehingga perlu pembicaraan lebih lanjut dan diharapkan dalam waktu dekat akan segera selesai. Mereka berharap dan yakin bahwa para perantau juga turut mendukung program pembangunan di Bonapasogitnya (kampung halaman- red). “Kita yang tinggal di Bonapasogit secara suka rela telah memberikan tanah demi pembangunan dan kami yakin, semua masyarakat, bukan hanya yang tinggal di Bonapasogit, termasuk anak rantau turut mendukungnya,” ungkap mereka dengan nada serius.
Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon dalam setiap kesempatan selalu menekankan, bahwa membangun Samosir tidak cukup hanya pemerintahnya, tetapi harus didukung semua elemen masyarakat, termasuk perantau. Dengan anggaran yang sangat minim, Pemerintah Kabupaten Samosir hanya bisa mengalokasikan dana untuk pembangunan fisik saja, sementara lahan untuk membangun fasilitas, harus direlakan masyarakat demi pembangunan dan kemajuan bersama, sehingga cita-cita Samosir menjadi Kabupaten Pariwisata Tahun 2010 Yang Indah, Damai dan Berbudaya dengan Agribisnis Yang Ramah Lingkungan menuju Masyarakat Yang Lebih Sejahtera dapat segera terwujud.

VISI MISI BUPATI TOBASA, Apakah bisa tercapai ..

Visi :
MENJADI KABUPATEN YANG TERDEPAN, MAKMUR, ADIL DAN SEJAHTERA DI SUMATERA UTARA 2010 YANG DISINGKAT DENGAN “TOBAMAS2010”

Misi :
01. MENINGKATKAN MOTIVASI, PELAYANAN , KINERJA DAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR (GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT)
02. MENINGKATKAN POTENSI KABUPATEN TOBA SAMOSIR DALAM MENCAPAI KEUNGGULAN DI ASPEK PENDIDIKAN, PERTANIAN, KESEHATAN, KEROHANIAN DAN PARIWISATA DENGAN BEKERJASAMA SALING MENGASIHI.
03. MENGHASILKAN PEROLEHAN PENDAPATAN BAGI SETIAP ANGGOTA MASYARAKAT KABUPATEN TOBA SAMOSIR YANG MENINGKAT DAN MERATA.
04. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR YANG ENERGIK UNTUK DAPAT BERSAING DIKANCAH NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL.
05. MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM YANG ADA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR UNTUK MENCAPAI KEMAKMURAN RAKYAT.

PILAR UTAMA PEMBANGUNAN TOBASA
1. PERTANIAN
2. PENDIDIKAN
3. KESEHATAN
4. PARIWISATA

PLTA Inalum Tobasa Harus Dikuasai Indonesia

Batangan almunium bertindih-tindih dengan kondisi siap jual hasil produksi pabrik peleburan PT.Inalum Kuala Tanjung Kab.Batubara dengan memakai tenaga listrik dari PLTA Inalum Kab.Tobasa. (Foto: Jimmi Sitinjak)

MEDAN : Pembangkit Listrik Tenaga Air Indonesia Asahan Alumunium (PLTA Inalum) di Paritohan Kab.Tobasa harus dikuasai Indonesia setelah perjanjian kerja sama investasi dengan Jepang berakhir pada 2013. Penguasaan sepenuhnya atas Proyek Asahan oleh pihak Indonesia diyakini memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Sumatera Utara.

Negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Jepang tentang masa depan Proyek Asahan, pascaberakhirnya perjanjian investasi, akan dimulai pada 2010. Pemerintah daerah di Sumatera Utara (Sumut) akan mendorong tim negosiasi pemerintah mengambil opsi penguasaan seluruh Proyek Asahan dan mengambil alih dari pihak Jepang.

”Kalau dalam pandangan pribadi saya, memang lebih menguntungkan jika diambil alih seluruhnya oleh Pemerintah Indonesia. Tinggal nanti kemanfaatan yang bisa diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini dibicarakan lagi,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumut RE Nainggolan di Medan akhir pekan lalu.

Proyek Asahan merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam memanfaatkan aliran Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

PLTA ini digunakan sebagai sumber energi bagi pabrik peleburan aluminium di Tanjung Gading Batubara, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Dimulai awal tahun 1980-an, perjanjian kerja sama tersebut akan berakhir pada 2013 dengan opsi pemerintah bisa menguasai sepenuhnya Proyek Asahan, atau kembali melanjutkan kerja sama dengan Jepang.

Menurut Nainggolan, selama ini masyarakat Sumut relatif kurang mendapatkan manfaat dari keberadaan Proyek Asahan. PLTA Siguragura dan Tangga, yang memiliki kapasitas terpasang hingga 600 megawatt (MW) dan terbesar di Indonesia, hanya mengalir untuk kepentingan produksi aluminium PT Inalum. Sebagian kecil (45 MW) memang dialirkan ke PLN dengan mekanisme pertukaran energi. Inalum mengirim 45 MW saat beban puncak, sebaliknya PLN juga mengalirkan listrik ke Inalum pada siang harinya.

Nainggolan mengungkapkan, seandainya Pemerintah Indonesia mengambil alih Proyek Asahan, manfaat yang lebih besar bisa dirasakan masyarakat Sumut. Dia mencontohkan, jika listrik PLTA Siguragura dan Tangga dijual ke PLN, bisa diperoleh keuntungan hingga 120 juta dolar AS atau sekitar Rp 12 triliun per tahun, dengan asumsi harga jual listrik sebesar 4,6 sen sollar AS per kWh.

”Itu kalau hanya listriknya saja yang dijual. Kalau dari keuntungan penjualan listriknya saja pemerintah daerah di Sumut bisa mendapatkan 10 persen, berarti kami sudah bisa menerima Rp 1,2 triliun setiap tahun. Bandingkan dengan annual fee yang selama ini diterima pemerintah daerah dari PT Inalum sebesar Rp 74 miliar pertahun,” ujar Nainggolan.

Kepala Otorita Asahan Effendi Sirait juga mengungkapkan, di luar pilihan menguasai sepenuhnya Proyek Asahan, ada juga opsi moderat dengan tetap melanjutkan kerja sama dengan Jepang.

Otorita Asahan adalah lembaga yang didirikan pemerintah sebagai penghubung dengan pihak Jepang. Menurut Effendi, kalaupun harus melanjutkan kerja sama dengan Jepang, posisi Indonesia harus jauh lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian kerja sama sebelumnya.”Harus diubah komposisi kepemilikan sahamnya. Kalau selama ini 40 persen Indonesia dan Jepang 60 persen, penguasaan saham Indonesia harus lebih banyak lagi,” katanya.(kompas)