MEDAN: Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai tak punya misi yang jelas. BUMD milik Pemprov Sumut masih gamang mengemban misi, antara public service obligation dengan penghasil pendapatan asli daerah. Akibatnya, BU MD selama ini lebih sering menjadi sapi perah, politisi ataupun oknum pejabat Pemprov Sumut.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi C DPRD Sumut dari Fraksi PKS Hidayatullah, di Medan, seusai rapat kerja dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut RE Nainggolan beserta seluruh direksi BUMD milik Pemprov Sumut, Senin (13/7). Sebelum pertemuan ini, DPRD memang sudah meminta Pemprov Sumut menggagas visi dan misi BUMD milik mereka. Pertemuan ini antara lain mempertajam visi dan misi BUMD. "Tetapi dari hasil pembicaraan DPRD dengan direksi BUMD, masih belum jelas, apa visi dan misi mereka," kata Hidayatullah.
Menurut dia, apa yang diungkapkan Pemprov Sumut bahwa visi dan misi BUMD milik mereka adalah menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian daerah, masih belum jelas. Tidak ada ukurannya menciptakan lapangan kerja itu. Tukang bakso juga bisa menciptakan lapangan kerja. Sama halnya seperti mendorong perekonomian daerah. BRI yang ada di mana-mana bisa dianggap sebagai pendorong ekonomi daerah, lantas bagaimana peran Bank Sumut sebagai BUMD milik Pemprov Sumut, ujarnya.
Kalangan DPRD Sumut, menurut Hidayatullah, mengusulkan, semestinya visi dan misi BUMD harus lebih sederhana, antara pengemban public service obligation (PSO) dan penghasil pendapatan asli daerah (PAD). Pemprov Sumut memiliki tujuh BUMD dan ikut menyertakan modal pada dua perusahaan. Tujuh BUMD tersebut adalah Bank Sumut, PD Perkebunan, PDAM Tirtanadi, PD Perhotelan, PT Sarana, dan PT Pembangunan Ekonomi Rakyat. Sedangkan dua perusahaan di mana Pemprov Sumut memiliki penyertaan modal (saham) adalah PT Kawasan Industri Medan (KIM) dan PT Asuransi Kredit Daerah (Askrida).
"Kalau enggak jelas visi dan misinya kan jadi enggak ada ukuran evaluasinya. Ini yang membuat BUMD bisa dengan mudah menjadi sapi perah pejabat dan politisi. Kondisi ini terlihat dari anggaran di beberapa pos BUMD yang membengkak dan tak normal," ujar Hidayatullah.
Menurut Hidayatullah, untuk PSO, hanya PDAM Tirtanadi yang paling cocok mengembannya. Karena Tirtanadi langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik. Ke depan Tirtanadi memang harus benar-benar mengemban misi sebagai perusahaan PSO dan tak perlu memikirkan mengisi kas daerah melalui setoran PAD, katanya. Sedangkan BUMD lainnya, baru bisa dibebani target mengejar setoran PAD.
Menurut Nainggolan, pada prinsipnya Pemprov Sumut setuju dengan usulan memperjelas visi dan misi BUMD. Namun, BUMD ini juga harus punya visi dan misi mendorong perekonomian daerah. Seperti Bank Sumut, harus juga bisa mendorong perekonomian daerah dengan pemberian kredit mikro dan sejenisnya, ujar Nainggolan.
Terkait dengan tudingan BUMD yang jadi sapi perah politisi dan pejabat Pemprov Sumut, Nainggolan membantahnya. Dia mengatakan, tak ada satu pun BUMD milik Pemprov Sumut yang menjadi sapi perah pejabat dan politisi. Selama ini, ketentuan soal audit BUMD juga memperjelas hal tersebut.(kompas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar